Dapat Hibah PK-KM, Prodi Ilmu Hukum akan Buat Simulator E-court

UPN “Veteran” Jawa Timur mendapatkan hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM). Program ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti) untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, dan mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya.

Tujuan tersebut tercermin dalam delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mengikuti PK-KM, UPN “Veteran” Jawa Timur mengirimkan proposal tentang program MBKM yang akan dijalankan selama dua tahun ke depan. Agroteknologi, Ilmu Komunikasi, Hukum, dan Teknik Kimia adalah program studi (prodi) yang berhasil mendapatkan hibah dari PK-KM 2022. Selain itu, ISS (Institusional Support System) UPN “Veteran” Jawa Timur juga mendapatkan hibah PK-KM untuk pengembangan sistem MBKM di level universitas.

Tim MBKM Fakultas Hukum UPN Jatim
Tim Implementasi MBKM Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur (Foto: Dok. Pribadi)

Prodi S1 Ilmu Hukum tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan hibah sebesar Rp 1,5 miliar, ada tiga aktivitas yang siap dijalankan tahun ini. Aktivitas pertama adalah peningkatan lulusan berkompeten sebagai legal expertise berbasis IT berwawasan bela negara. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di era disrupsi teknologi global.

Kegiatan yang akan menunjang aktivitas tersebut yaitu pengembangan fasilitas laboratorium untuk mendukung media pembelajaran e-court atau e-litigasi. Sesuai aturan, separuh dari dana hibah akan dikucurkan untuk kegiatan tersebut. Kegiatan lainnya adalah sertifikasi profesi melalui sertifikasi BNSP untuk mendukung IKU 4.

“Adanya pengembangan inovasi media pembelajaran melalui simulasi e-court / e-litigation diharapkan dapat mempersiapkan lulusan Prodi Hukum yang mampu berkompetisi sesuai kebutuhan DUDI di era disrupsi teknologi. Hal ini mengingat kebutuhan  digitalisasi di bidang hukum dengan adanya sistem peradilan/litigasi yang menggunakan platform digital,” jelas Adelia Savitri, S.Hum., M.Hum, salah satu anggota Tim Task Force PKKM FH.

Aktivitas kedua yaitu peningkatan keterampilan praktik hukum melalui kehidupan desa binaan. Sebanyak 30 mahasiswa akan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama enam bulan di Desa Dongko, Trenggalek, Jawa Timur. Di sana mereka akan membantu mendampingi pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan pembinaan dalam aspek legalitas.

KKN ke Desa Dongko Trenggalek
Persiapan pemberangkatan mahasiswa S1 Ilmu Hukum ke Desa Dongko, Trenggalek (Foto: Dok. Pribadi)

Sebagai penutup, Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur juga akan meningkatkan kompetensi lulusan  dengan penguatan jiwa entrepreneurship berbasis IT dalam menghadapi kebutuhan kerja di era revolusi industri 4.0. Tujuan tersebut akan dicapai dengan kegiatan skilled bootcamp dan event Lawpreneur Festival.

“Semoga [dengan ini] ada peningkatan MBKM, khususnya terkait IKU universitas. Kalau semakin baik, semakin bagus juga reputasi UPN. Mahasiswa juga mendapat direct benefit dari lab non litigasi. Prodi pun jadi terpicu mengembangkan kurikulum agar lebih adaptif dan fleksible. Jangan sampai penerapan MBKM terhalang faktor kurikulum,” tutup Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M, Ketua Tim Implementasi MBKM FH. (*)

Feedback

×

Atau mengajukan tiket :

Lapor